Achmad Sarjono
NDUGA – Bertempat di Kantor Bupati Nduga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pasca aksi mogok kerja yang dilakukan oleh komunitas pedagang dan sopir, Kamis (24/8/2023). Aksi mogok ini merupakan bentuk protes terhadap pembunuhan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Keneyam, Kabupaten Nduga.
Dalam rapat ini, hadir sejumlah tokoh dan perwakilan masyarakat, termasuk PJ Bupati Kabupaten Nduga, DR Edison Gwijangge, Dandim 1706/Nduga Letkol Wisdah Melala, Kapolres Nduga Kompol V.J. Parapaga, dan beberapa perwakilan komunitas pedagang serta sopir.
Dalam penyampaian awal, PJ Bupati Dr. Edison Gwijangge menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan menjaga keamanan di Kabupaten Nduga. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya dapat merencanakan pembangunan, tetapi keberhasilan pembangunan tersebut tergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat.
“Sehubungan dengan pertemuan kita hari ini, pemerintah punya nyali yang cukup tajam, saya sampaikan bahwa hari ini Kabupaten nduga aman, mau di distrik pun aman di sini juga aman. Hal ini akan saya tindak lanjut sampai ke Pemerintah Pusat terkait dengan keamanan yang ada di Kabupaten Nduga, ” ucapnya.
Sementara itu, Dandim 1706/Nduga, Letkol Wisdah Melala, menyoroti perlunya kerjasama antara pemerintah dan aparat keamanan dalam membangun pos-pos keamanan di jalur kritis. Dirinya menggarisbawahi perlunya kepercayaan dari masyarakat terhadap aparat keamanan dan pemerintah.
“Kemarin kami sudah sarankan ke bapak Bupati bahwa kita harus membangun pos-pos keamanan di jalan ke batas batu, dan kami meminta kepada pimpinan Pemerintah supaya bisa bekerja sama dengan kami, ” tuturnya.
Kapolres Nduga, Kompol V.J. Parapaga, juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian pembunuhan yang terjadi serta mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan.
“Polri dan TNI tidak bisa bekerkerja sendiri, harus ada bantuan dari masyarakat biar keamanan ini bisa berjalan dengan lancar aman. Mari jadikan keamanan sebagai tanggung jawab Bersama, ” ucapnya.
Selama rapat, perwakilan komunitas pedagang dan sopir mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait keamanan di daerah tersebut. Mereka menyatakan keprihatinan atas kondisi jalan, biaya operasional yang tinggi, dan tindakan oknum yang merugikan mereka dalam pengangkutan barang.
Hasil rapat ini mencakup kesepakatan vertikal antara pemerintah dan masyarakat terkait jaminan keamanan. Selain itu, perwakilan masyarakat dan pemerintah, serta aparat TNI dan POLRI, sepakat untuk menciptakan keamanan yang kondusif di Kabupaten Nduga. Sebagai tindak lanjut, akan diterapkan sistem pengamanan RPU (Rute Pengamanan Utama) pada jalur Keneyam - Batas Batu untuk memastikan keamanan aktivitas transportasi.
Dalam rencana tindak lanjut, akan dibangun pos-pos keamanan di sepanjang jalur Keneyam - Batas Batu. Pemerintah juga berencana untuk membangun polsek dan koramil di daerah Batas Batu dalam waktu dekat.
Dengan hasil kesepakatan ini, diharapkan situasi keamanan di Kabupaten Nduga dapat membaik dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas mereka dengan lebih aman dan nyaman. Rapat kordinasi ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas daerah. (*)
